Mekanisme Judicial Review

Bab I

Pengertian Judicial Review

A. Pengantar Pemahaman

“Judicial Review” (hak uji materil)

merupakan kewenangan lembaga peradilan

untuk menguji kesahihan dan daya laku

produk-produk hukum yang dihasilkan

oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif

di hadapan konstitusi yang berlaku.

Pengujian oleh hakim terhadap produk

cabang kekuasaan legislatif (legislative acts)

dan cabang kekuasaan eksekutif (executive

acts) adalah konsekensi dari dianutnya

prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan

doktrin pemisahan kekuasaan (separation of

power)1. Karena itu kewenangan untuk

melakukan ‘judicial review’ itu melekat pada

fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan

pada pejabat lain. Jika pengujian tidak

dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga

parlemen, maka pengujian seperti itu tidak

dapat disebut sebagai ‘judicial review’,

melainkan ‘legislative review’2.

1 Dalam sistem ‘judicial review’ oleh

Mahkamah Konstitusi di Jerman malah

ditentukan pula adanya kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk menguji putusan Mahkamah

Agung. Dengan demikian, secara akademis,

dapat dikatakan bahwa objek yang dapat diuji

melalui mekanisme ‘judicial review’ oleh hakim

konstitusi itu dapat mencakup (i) legislative acts,

(ii) executive acts, dan juga (iii) judicial decisions.

Jimly Asshiddiqie, Catatan Kompilasi Peraturan

tentang Mahkamah Konstitusi di 45 Negara, Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, belum

diterbitkan.

2 Salah satu contoh bentuk pengujian

legislatif terhadap produk eksekutif (executive

acts) adalah pengujian oleh Dewan Perwakilan

Rakyat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (PERPU). Jika dalam satu

tahun, suatu Perpu tidak mendapat persetujuan

DPR, maka Perpu itu harus dicabut oleh

Presiden. Karena itu, setiap perpu yang

ditetapkan oleh Presiden diharuskan segera

diajukan ke DPR untuk mendapatkan ‘legislative

review’ dengan kemungkinan disetujui atau

ditolak oleh DPR.

Judicial Review di negara-negara penganut

aliran hukum civil law biasanya bersifat

tersentralisasi (centralized system).3 Negara

penganut sistem ini biasanya memiliki

kecenderungan untuk bersikap pasti

terhadap doktrin supremasi hukum. Karena

itu penganut sistem sentralisasi biasanya

menolak untuk memberikan kewenangan

ini kepada pengadilan biasa, karena hakim

biasa dipandang sebagai pihak yang harus

menegakkan hukum sebagaimana yang

tercantum dalam suatu peraturan

perundangan. Kewenangan ini kemudian

dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu

seperti Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, dalam sistem yang

terdesentralisasi (desentralized system),

seperti misalnya diterapkan di Amerika

Serikat, kewenangan melakukan judicial

review atas suatu peraturan dan konstitusi

diberikan pada organ pengadilan yaitu

Mahkamah Agung.4 Pertimbangan untuk

memberikan kewenangan ini pada

pengadilan adalah sangat sederhana, karena

pengadilan memang berfungsi untuk

menafsirkan hukum dan untuk

menerapkannya dalam kasus-kasus.

Sedangkan dalam sistem pembagian

kekuasaan (distribution or division of power)

yang tidak mengidealkan prinsip ‘checks and

balances’, pengujian semacam itu, jika

diperlukan, dianggap hanya dapat

dilakukan oleh lembaga yang membuat

aturan itu sendiri. Misalnya, suatu Undangundang

hanya dapat diuji oleh Presiden dan

DPR yang memang berwenang

3 Daniele E. Finck, Judicial Review: The

United States Supreme Court Versus the German

Constitutional Court, Boston College International

& Comparartive Law Review, 1997, page 2.

4 Ibid., page.3

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005

Bahan Bacaan

Materi : Mekanisme Judicial Review

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 2

membuatnya sendiri. Usul mengenai

pencabutan suatu Undang-Undang bisa

datang dari mana saja, tetapi proses

perubahan ataupun pencabutan Undang-

Undang itu harus datang dari inisiatif

Presiden atau DPR sebagai lembaga yang

mempunyai wewenang untuk itu. Itulah

sebabnya, selama ini dianut pendapat

bahwa Mahkamah Agung berwenang

menguji materi peraturan di bawah

Undang-Undang, tetapi tidak berwenang

menguji materi Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar.

Pengujian judicial itu sendiri dapat bersifat

formil atau materiel (formele toetsingsrecht en

materiele toetsingsrecht)5. Pengujian formil

biasanya terkait dengan soal-soal prosedural

dan berkenaan dengan legalitas kompetensi

institusi yang membuatnya. Hakim dapat

membatalkan suatu peraturan yang

ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan

resmi tentang pembentukan peraturan yang

bersangkutan. Hakim juga dapat

menyatakan batal suatu peraturan yang

tidak ditetapkan oleh lembaga yang

memang memiliki kewenangan resmi untuk

membentuknya.

Sedangkan pengujian materiel berkaitan

dengan kemungkinan pertentangan materi

suatu peraturan dengan peraturan lain yang

lebih tinggi ataupun menyangkut

kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu

aturan dibandingkan dengan norma-norma

yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan

prinsip ‘lex specialis derogate lex generalis’,

maka suatu peraturan yang bersifat khusus

dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim,

meskipun isinya bertentangan dengan

materi peraturan yang bersifat umum.

Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula

dinyatakan tidak berlaku jikalau materi

yang terdapat di dalamnya dinilai oleh

hakim nyata-nyata bertentangan dengan

norma aturan yang lebih tinggi sesuai

dengan prinsip ‘lex superiore derogate lex

infiriore’.

5 Tentang ini, baca Sri Soemantri, Hak

Uji Material di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997,

hal.6-15.

Pengujian atau ‘review’ oleh hakim itu dapat

dilakukan secara institutional atau formal

dan dapat pula dilakukan secara prosesual

atau substansial. Suatu peraturan sebagai

institusi dapat dimohonkan pengujian

kepada hakim, dan hakim dapat

menyidangkan perkara ‘judicial review’ itu

dalam persidangan yang tersendiri. Dalam

hal demikian, dapat dikatakan bahwa

pengujian materiel itu dilakukan secara

institusional, dimana peraturan yang

bersangkutan secara keseluruhan dapat

dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum.

Tetapi, pengujian juga dapat dilakukan oleh

hakim secara tidak langsung dalam setiap

proses acara di pengadilan.

Dalam mengadili sesuatu perkara apa saja,

hakim dapat saja atau berwenang

mengesampingkan berlakunya sesuatu

peraturan atau tidak memberlakukan

sesuatu peraturan tertentu, baik seluruhnya

(totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme

demikian ini dapat pula disebut sebagai

‘judicial review’ yang bersifat prosessual, atau

‘judicial review’ yang bersifat substansial6.

Objek yang diuji oleh hakim dapat berupa

produk hukum yang ditetapkan oleh

lembaga legislatif (legislative acts) dan dapat

pula berupa produk eksekutif (executive

acts). Produk legislatif (legislative acts)

biasanya disebut undang-undang, wet atau

law, tergantung bahasa yang digunakan di

masing-masing negara. Disebut produk

legislatif karena memang dalam proses

pembuatannya terlibat peran parlemen.

6 ‘Review’ dapat dibedakan dari ‘appeal’.

Seperti dikatakan oleh Brian Thompson, “If one

appeals a decision, one is claiming that it is

wrong or incorrect, and that the appellate

authority should change the decision”.

Sedangkan pada ‘judicial review’, “the court is not

concerned with the merits of the case, whether

the decision was right or wrong, but whether it

was lawful or unlawful. Seperti dikatakan oleh

Lord Brightman : “Judicial review is concerned,

not with the decision, but with the decisionmaking

process”. Constitutional and Administrative

Law, Blackstone